Benuanta.id – Data adalah aset penting bagi pemerintah dalam era digital. Data yang berkualitas dapat digunakan untuk membuat kebijakan, program, dan kegiatan yang efektif dan efisien. Data juga dapat dimanfaatkan oleh kecerdasan buatan (AI) untuk membantu pemerintah dalam berbagai hal.
Namun, tidak semua perangkat daerah memiliki data yang berkualitas. Banyak yang belum memahami dan menerapkan prinsip Satu Data Indonesia, yaitu kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan data dan informasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020.
Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Wali Data menggelar Sosialisasi e-Walidata Bagi Admin Perangkat Daerah Dan Desk Verifikasi Daftar Data Statistik Sektoral Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023. Acara ini diadakan di Hotel Harris Samarinda pada Senin (30/10).
Plt Asisten III Dafip Haryanto mengatakan bahwa tujuan acara ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola data dan informasi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
“Data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah substansi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Data dan informasi ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan,” katanya.
Ia juga mengharapkan adanya kerjasama yang baik antara Pembina Data, Wali Data, dan Produsen Data, yang dapat dicapai dengan melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam memproduksi data.
“Kita harus memiliki mindset Haus Data, harus bisa mengumpulkan data, menyediakan data, melakukan analisis data dan interpretasi data yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Kita juga harus mendukung Digitalisasi Pemerintahan yang didukung oleh Kecerdasan Buatan,” pungkasnya. (Nfl/Ftr/Adv/Diskominfo Kukar)
