Benuanta.id – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, meminta Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi secara rutin capaian APBD di tiap tahun anggaran yang sedang berjalan. Ia menilai, evaluasi rutin dapat membantu Pemprov Kaltim mengurangi Silpa yang kerap terjadi.
Seno mengatakan, Silpa menjadi salah satu permasalahan yang kerap terjadi di Pemprov Kaltim. Ia menilai, Silpa terjadi karena beberapa program yang tidak terealisasi. Akibatnya, pembangunan di Kaltim menjadi terhambat.
Oleh karena itu, Seno meminta Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi secara rutin capaian APBD di tiap tahun anggaran yang sedang berjalan. Evaluasi ini, kata Seno, dapat diarahkan ke proses lelang pengerjaan untuk proyek-proyek pembangunan fisik.
“Proses lelang yang ada selama ini, harusnya bisa dijalan dengan lebih efisien. Utamanya pada proyek berskala besar,” ucap Seno.
Selain itu, Seno juga meminta agar unit pengadaan barang dan jasa Pemprov Kaltim bisa memastikan proses lelang tidak berjalan lambat. Sebab, hal itu dapat berdampak ke masa pengerjaan ke pemenang lelang.
“Semakin lambat lelang, artinya semakin sedikit waktu yang tersedia untuk mengerjakan sebuah program pembangunan,” sambung dia.
Diketahui, Silpa di Kaltim pada 2022 terbilang masih tinggi. Angkanya sekitar Rp 6 triliun lebih. Sesuai aturan, Silpa tersebut akan menjadi penerimaan pembiayaan dan masuk ke Perubahan APBD 2023 ini. (Tik/Ftr/Adv/DPRD Kaltim)
