Benuanta.id – Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar bisa memberikan dukungannya kepada pemerintah kabupaten dan kota. Tujuannya untuk bisa saling bahu-membahu membangun tiap daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, menegaskan bahwa pembenahan dan percepatan pembangunan di Kaltim harus segera dilakukan. Harapannya, pembangunan di tiap daerah bisa terlaksana secara merata.
“Pemprov Kaltim harus terus berperan aktif mendukung upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah kabupaten dan kota,” kata Nidya.
Menurut Nidya, Pemprov Kaltim biasanya memberikan bantuan yang disebut bantuan keuangan (bankeu) ke tiap kabupaten dan kota. Besaran bankeu untuk tiap daerah pun berbeda-beda.
Sebagai informasi, Samarinda alias ibu kota Kaltim mendapat bankeu dari Pemprov Kaltim dengan jumlah Rp 354 miliar. Tentu, nominal itu digunakan untuk memaksimalkan sejumlah pembangunan di Samarinda.
Nidya mengakui bahwa Samarinda akan menghadapi banyak tantangan pembangunan. Bahkan menghadapi permasalahan yang cukup rumit.
“Sebenarnya ini merupakan konsekuensi dari kota yang terbuka. Penduduk terus bertambah, bukan hanya dari angka kelahiran, namun juga pertambahan yang disebabkan oleh migrasi penduduk,” sambung Nidya.
Bertambahnya jumlah penduduk bisa jadi salah satu pemicu dari masalah baru. Sebagai contoh, lalu lintas yang kian padat karena meningkatnya mobilitas masyarakat.
Salah satu opsi saran yang disampaikan Nidya untuk mengatasi permasalahan itu adalah dengan meningkatkaan kapasitas jalan di Kota Tepian. Selain memanfaatkan bankeu, dia juga menyarankan agar persoalan yang ada bisa dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Persoalan yang dimaksud itu berupa kemiskinan, kenaikan angka kriminalitas, hingga permasalahan sosial lain.
“Ada beberapa permasalahan yang tidak perlu tunggu Bankeu. Dibahas saja masalahnya apa, nanti masing-masing pihak pasti punya solusinya untuk dibahas bersama,” tutupnya. (Tik/Ftr/Adv/DPRD Kaltim)
