Benuanta.id – Fasilitas pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendapat sorotan dari DPRD Kaltim. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir, mendapatkan informasi bahwa masih ada sebuah sekolah di Kaltim yang terpaksa menggunakan balai desa untuk kegiatan belajar dan mengajar.
Sutomo mengatakan, hal tersebut sangat memprihatinkan. Menurutnya, hal itu bisa terjadi akibat terbatasnya infrastruktur pendidikan di suatu daerah, terutama di daerah pelosok.
“Ini sangat bertentangan dengan program wajib belajar 12 tahun yang semestinya menjadi prioritas,” kata Sutomo.
Sutomo mencontohkan seperti di Kecamatan Tabalar, Berau yang sama sekali tidak mempunyai sekolah jenjang SMA. Akibatnya, anak-anak yang tinggal di kecamatan itu harus sekolah di kecamatan lain yang punya SMA.
“Pemprov melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim harus melakukan pemerataan pembangunan fasilitas sekolah di daerah pelosok dan pedalaman,” tegas Sutomo.
Politisi dari Fraksi PKB itu mengatakan, anggaran pendidikan tidak bisa hanya difokuskan untuk pengembangan fasilitas hingga sarana prasarana di daerah perkotaan. Menurutnya, sekolah di daerah pelosok juga harus mendapat perhatian yang sama.
“Anggaran pendidikan yang triliunan itu, jangan hanya diprioritaskan untuk melakukan modernisasi pembelajaran di perkotaan. Pedalaman dan pelosok juga perlu dapat perhatian,” tandasnya. (Tik/Ftr/Adv/DPRD Kaltim)
