Search
Close this search box.

Jokowi Dukung PPATK Awasi Dana Kampanye Pemilu 2024

Benuanta.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengawasi dugaan transaksi pencucian uang terkait dana kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Ya, semua yang ilegal dilihat saja. Sesuai dengan aturan ya pasti ada proses hukum,” kata Jokowi saat diwawancarai seusai meresmikan bangunan baru Jembatan Otista Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12).

Jokowi menegaskan agar semua pihak yang terlibat dalam pemilu 2024 dapat mengikuti aturan yang berlaku dalam hal transaksi dan kampanye.

Baca juga  KSP Minta Seluruh Provinsi Terapkan Skema Normal Kartu Prakerja pada 2023

“Ya semua harus mengikuti aturan yang ada,” ujarnya.

Sebelumnya, PPATK melaporkan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilu 2024 meningkat 100 persen di semester II 2023.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan PPATK menemukan bahwa beberapa kegiatan kampanye dilakukan tanpa pergerakan transaksi dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Ia tidak menyebut nama calon legislatif atau partai yang diduga menggunakan dana dari hasil tindak pidana untuk kampanye, tapi PPATK sudah melaporkan dugaan ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tindak pidana yang hasilnya diduga digunakan untuk mendanai Pemilu terdiri dari berbagai tindak pidana, salah satunya pertambangan ilegal, dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah.

Baca juga  Presiden Jokowi Apresiasi Festival Dahau Kutai Barat, Dorong Pelestarian Budaya dan Dukungan IKN

Ivan mengatakan pihaknya akan terus mengawasi transaksi yang berkaitan dengan pemilu.

Adapun berdasarkan data 2022, sepanjang periode 2016 sampai 2021 PPATK telah membuat 297 hasil analisis yang melibatkan 1.315 entitas yang diduga melakukan tindak pidana dengan nilai mencapai Rp38 triliun.

PPATK juga membuat 11 hasil pemeriksaan yang melibatkan 24 entitas dengan nilai potensi transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana mencapai Rp221 triliun. (Antara)

Hosting Murah

Berita Terbaru

Narahubung

© Copyright 2018 – 2023 PT Benuanta Oetama Madjoe Djaya, All Rights Reserved