Benuanta.id – Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengangkat tema yang krusial, yaitu “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Sehat”. Tema ini menjadi fokus utama pada Kamis (25/4).
Pemerintah Kukar Fokus pada Ekonomi Hijau dan Lingkungan Sehat
Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kukar, Dafip Haryanto, menyampaikan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Beliau menegaskan bahwa tema ini diusung untuk memperkuat komitmen dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal.
Otonomi daerah diharapkan dapat mendorong implementasi teknologi hijau seperti penggunaan energi terbarukan, mobil listrik, pengolahan limbah ramah lingkungan, dan desain bangunan hijau.
Target Penurunan Stunting dan Pengendalian Inflasi
Pemerintah Pusat menargetkan angka stunting anak turun menjadi 14 persen secara nasional pada tahun 2024. Dafip meminta koordinasi dan sinergi Forkopimda Kukar untuk menekan angka stunting di wilayahnya.
Selain itu, pengendalian inflasi juga menjadi fokus utama. Satgas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah dibentuk berdasarkan Surat Edaran Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.
Meningkatkan PAD dan Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Kepada daerah yang masih rendah PAD-nya, Dafip mendorong terobosan dan inovasi untuk menggali potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD, tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat.
Otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi.
“Implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau, dimana penyelengaraan pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan,” jelas Dafip.
Dengan komitmen dan sinergi dari semua pihak, diharapkan otonomi daerah di Kukar dapat mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, dan lingkungan yang sehat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Mam/Ftr/Adv/Diskominfo Kukar)
