BENUANTA – Ketimpangan ekonomi di Kabupaten Berau menjadi sorotan utama dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Rabu, 14 Mei 2025. Dalam agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2024, sejumlah fraksi menyuarakan kegelisahan atas belum meratanya pembangunan ekonomi di daerah.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menilai pemerintah daerah perlu memberi perhatian serius terhadap Indeks Gini yang masih menunjukkan angka ketimpangan signifikan. Menurutnya, bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur, Berau justru mencatatkan tingkat ketimpangan yang mengkhawatirkan.
“Indeks gini kita menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan. Ini perlu jadi perhatian,” tegas Subroto.
Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Angka yang tinggi menandakan bahwa jurang antara si kaya dan si miskin di Berau masih lebar.
Subroto menambahkan, Pemkab Berau seharusnya menjadikan Gini Ratio sebagai alat evaluasi strategis untuk merumuskan program-program pemerataan ekonomi ke depan. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pelosok, yang selama ini sulit menjangkau akses dan fasilitas ekonomi dasar.
“Bisa kita mulai dari mengoptimalkan akses ekonomi mereka, mulai dari mobilitas yang didukung penuh dengan tersedianya fasilitas yang memadai, hingga perkembangan sektor ekonomi yang lain,” ujarnya.
Sorotan dari legislatif ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah daerah agar tak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (Adv/DPRD Berau)
