Benuanta.id – Kota Samarinda, sebagai pusat pemerintahan Kalimantan Timur, darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda menunjukkan angka yang mencengangkan: 240 kasus tercatat di awal tahun 2024.
Melihat kondisi ini, Deni Hakim Anwar, Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, angkat bicara. Ia mengkritik kurangnya inisiatif pencegahan dari lembaga terkait yang berakibat pada melonjaknya kasus kekerasan.
“Fokus selama ini lebih kepada penindakan, padahal upaya pencegahan jauh lebih penting,” tegas Deni.
Solusi Digital dan Edukasi Intensif
Deni menawarkan solusi inovatif: platform digital dan edukasi intensif. Ia meyakini bahwa media sosial dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencegah kekerasan.
“Sosialisasi pencegahan harus melampaui edukasi di sekolah. Kita harus memanfaatkan media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang,” terangnya.
Deni juga mengusulkan platform digital khusus untuk korban melapor. Platform ini diharapkan dapat membantu korban yang malu atau trauma untuk melapor.
“Penggunaan platform digital seperti grup atau situs web bisa menjadi alat advokasi yang efektif. Ini penting untuk mengungkap kasus-kasus yang belum terlaporkan,” jelasnya.
Kolaborasi Lintas Lembaga dan Peran Penting Orang Tua
Edukasi dan platform digital hanyalah bagian dari solusi. Deni menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
“Kolaborasi antarlembaga, termasuk universitas, komunitas, dan organisasi pemerintah, sangat penting untuk meningkatkan upaya pencegahan,” tegasnya.
Di sisi lain, Deni juga mengingatkan peran orang tua dalam mendidik dan membimbing anak. Pendidikan agama dan moral menjadi fondasi penting untuk membangun karakter anak yang anti-kekerasan. (Tik/Ftr/Adv/DPRD Samarinda)
