BENUANTA – Kalimantan Timur kembali mencatatkan capaian penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim tahun 2025 mencapai angka 79,39 dan menempatkan provinsi ini dalam jajaran empat besar nasional.
Posisi tersebut membuat Kaltim berada di bawah Daerah Khusus Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Di tingkat regional Kalimantan, Benua Etam juga masih menjadi provinsi dengan IPM tertinggi, sekaligus berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 75,90.
Capaian itu dinilai menjadi gambaran bahwa kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur masih menunjukkan tren positif di tengah tantangan ekonomi nasional dan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pengamat daerah sekaligus mantan anggota DPRD Kaltim, Zain Taufik Nurrohman, mengatakan peningkatan IPM tidak terjadi secara singkat. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kesinambungan pembangunan di berbagai sektor selama bertahun-tahun.
“Peningkatan kualitas manusia itu proses panjang. Ketika IPM Kaltim tetap tinggi, artinya ada program pembangunan yang berjalan secara konsisten,” ujarnya.
Ia menilai sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat masih menjadi penopang utama tingginya IPM Kaltim. Stabilitas pada sektor-sektor dasar tersebut dinilai penting dalam menjaga kualitas pembangunan daerah.
Di bidang kesehatan, Kalimantan Timur mencatat Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 75,28 tahun. Angka itu melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 74,47 tahun.
Menurut Zain, tingginya angka harapan hidup menunjukkan akses layanan kesehatan masyarakat relatif lebih baik dibanding sejumlah daerah lain di Indonesia. Selain itu, kondisi tersebut juga mencerminkan meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
Sementara pada sektor pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) masyarakat Kaltim mencapai 14,04 tahun. Capaian itu menjadikan Kaltim sebagai satu-satunya provinsi di Kalimantan dengan proyeksi pendidikan rata-rata setara Diploma II.
“Ini menunjukkan kesadaran pendidikan masyarakat terus meningkat. Akses sekolah dan peluang melanjutkan pendidikan tinggi juga semakin terbuka,” katanya.
Dari sisi ekonomi, pengeluaran riil per kapita masyarakat Kaltim tercatat sebesar Rp14,25 juta per tahun atau lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar Rp12,80 juta. Kondisi tersebut memperlihatkan daya beli masyarakat Kaltim masih cukup kuat.
Meski begitu, Zain menilai masih ada sejumlah persoalan besar yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan wilayah pedalaman disebut masih cukup terasa.
Selain itu, ketergantungan ekonomi terhadap sektor sumber daya alam juga dinilai menjadi tantangan jangka panjang, terutama ketika Kaltim akan menghadapi perubahan besar akibat hadirnya IKN.
Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas agar masyarakat lokal mampu bersaing di tengah arus investasi dan urbanisasi yang semakin tinggi.
“IKN akan membawa perubahan sosial dan ekonomi yang sangat cepat. Kalau SDM lokal tidak disiapkan, masyarakat hanya akan jadi penonton,” ujarnya.
Ia menegaskan, tingginya IPM tidak boleh membuat pemerintah cepat puas. Sebaliknya, capaian tersebut harus dijadikan momentum untuk mempercepat pemerataan pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja.
Di tengah perubahan besar yang sedang berlangsung, kualitas sumber daya manusia dinilai akan menjadi faktor utama yang menentukan masa depan Kalimantan Timur, bukan lagi semata-mata kekuatan sektor sumber daya alam. (Adv/Redaksi)
