Search
Close this search box.

Truk Perusahaan Kerap Ugal-Ugalan, Begini Kata Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik

Benuanta.id – Truk perusahaan sawit dan batu bara yang melintas di jalan umum di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, seringkali ugal-ugalan hingga merusak fasilitas masyarakat. Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengingatkan agar perusahaan taat aturan dan tidak seenaknya sendiri.

Akmal Malik mengatakan, kegiatan perekonomian yang melibatkan truk perusahaan sawit dan batu bara memang berkontribusi bagi pembangunan daerah, namun juga harus memperhatikan dampak sosialnya.

“Kita ingatkan pengelolaan sumber daya alam itu agar mematuhi tata aturan yang berlaku. Jangan sampai merugikan masyarakat dan merusak fasilitas umum seperti jalan,” ujar Akmal Malik saat ramah tamah bersama Bupati Paser dr Fahmi Fadli di Hotel Kriyad Sadurangas Tanah Grogot Paser, Kamis (28/12).

Baca juga  Warna-Warni Kukar Festival Budaya Nusantara 2023

Akmal Malik, yang juga menjabat sebagai Dirjen Otda Kemendagri, menambahkan bahwa ia bersama Bupati Paser akan terus mengawasi dan mengontrol perusahaan-perusahaan yang menggunakan jalan umum untuk mengangkut komoditi mereka.

“Ada Perda yang mengatur ketertiban pemanfaatan fasilitas masyarakat seperti jalan umum. Perda ini harus kita tegakkan bersama-sama. Kita awali komunikasi dengan semua pihak, termasuk perusahaan-perusahaan itu,” katanya.

Ia berharap, perusahaan-perusahaan sawit dan batu bara bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan masyarakat. Ia juga meminta kerja sama dari para pengusaha untuk memahami dan mengikuti regulasi yang sudah berlaku.

“Kita menjaga keseimbangan antara ekonomi dan kepentingan masyarakat. Ini yang terus kita komunikasikan, kami yakin, Pak Bupati, kita semua,” tegasnya.

Akmal Malik juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum, seperti dugaan kegiatan ilegal di sektor pertambangan dan perkebunan. Ia mengatakan, hal itu adalah kewenangan aparat hukum yang berwenang.

“Kita tidak bisa mengintervensi hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum. Itu kewenangan aparat hukum yang berwenang. Kita hanya mengatur penggunaan fasilitas umum yang sudah diatur dengan perda,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa ia sudah meminta instansi terkait untuk berkoordinasi apabila ada tata aturan yang terindikasi bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Ia berharap tidak ada benturan regulasi yang menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Baca juga  Pj Gubernur Kaltim Gelar Pertemuan dengan Bupati Kukar dan 40 Pemilik IUP di Hambalang, Bahas Apa?

“Saya sudah meminta instansi terkait untuk berkoordinasi, apakah perda kita yang kurang update atau ada hal lain yang perlu dievaluasi. Jangan sampai benturan-benturan regulasi ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Di hari kedua dalam rangkaian kunjungan kerja ke wilayah selatan (Balikpapan-Penajam Paser Utara-Paser), Akmal Malik dan pimpinan perangkat daerah Pemprov Kaltim diundang Bupati Paser Fahmi Fadli bersilaturahmi dengan jajaran Forkopimda Paser dan Pemkab Paser.

Hosting Murah

Berita Terbaru

Narahubung

© Copyright 2018 – 2023 PT Benuanta Oetama Madjoe Djaya, All Rights Reserved