Benuanta.id – Kepala Desa Batuah, Abdul Rasyid, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara untuk tidak berjalan sendirian dalam menginvestigasi penyebab banjir dan limbah yang melanda Dusun Surya Bhakti. Menurut Rasyid, kredibilitas dan objektivitas investigasi hanya bisa tercapai jika DPRD mau melibatkan instansi teknis seperti Dinas ESDM Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, serta Balai Sungai. Permintaan ini muncul setelah warga melaporkan adanya banjir dan limbah yang diduga kuat berasal dari aktivitas pertambangan di sekitar wilayah mereka.
Rasyid menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan di sekitar lokasi bencana kerap berdalih bahwa banjir yang terjadi murni karena “faktor alam” atau dipengaruhi oleh aktivitas lain di luar tanggung jawab mereka. Pernyataan ini dinilai sepihak dan tidak berdasar. Oleh karena itu, Rasyid menekankan pentingnya kehadiran pihak-pihak yang memiliki kompetensi teknis dan data akurat agar investigasi bisa membuktikan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Dengan melibatkan berbagai pihak, ia berharap tidak ada lagi tudingan tanpa bukti yang hanya akan merugikan masyarakat.
“Karena perusahaan menyebut faktor alam dan pengaruh aktivitas lain, maka kita akan undang semua pihak agar tidak ada tudingan tanpa bukti,” tegas Rasyid.
Lebih lanjut, Rasyid juga menyerukan agar semua perusahaan yang beroperasi di sekitar lokasi bencana bersinergi dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah lingkungan yang ada. Jika sebuah perusahaan merasa bukan satu-satunya penyebab, maka mereka semua harus ikut serta dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Sikap ini mencerminkan desakan kuat dari pemerintah desa agar tanggung jawab lingkungan tidak hanya dibebankan kepada satu pihak, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif.
“Kalau merasa bukan satu-satunya penyebab, maka semua yang terlibat harus ikut bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah,” ujar Rasyid.
Rasyid juga menyoroti pentingnya tindak lanjut dari setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dilaksanakan. Ia khawatir hasil RDP hanya akan menjadi wacana yang menguap begitu saja tanpa solusi konkret bagi masyarakat. Kepercayaan warga terhadap proses legislatif dan birokrasi sangat bergantung pada hasil nyata yang bisa mereka rasakan. Rasyid berharap investigasi kali ini bisa menghasilkan keputusan yang transparan dan segera diimplementasikan.
“Masyarakat butuh bukti nyata. Jangan sampai setelah RDP, semuanya menguap tanpa solusi,” pungkasnya. (Mam/Adv/DiskominfoKukar)
