BENUANTA — Ketidakjelasan aturan perizinan pembangunan di atas laut di kawasan Pulau Derawan kini menjadi penghambat serius bagi warga.
Masyarakat yang ingin mengembangkan usaha wisata justru dihadapkan pada persoalan legalitas yang belum menemukan kepastian hukum.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, menilai kondisi ini membuat pelaku usaha lokal berada dalam situasi serba sulit.
Potensi pariwisata yang besar menjadi sulit dimaksimalkan karena warga ragu untuk melangkah lebih jauh.
Banyak warga sebenarnya siap membangun fasilitas penunjang wisata, seperti penginapan ikonik di atas permukaan laut.
Namun, mereka terpaksa menahan rencana tersebut karena belum adanya regulasi yang terang dari pemerintah.
Ketidakpastian ini dikhawatirkan akan mematikan semangat masyarakat lokal dalam memajukan industri pariwisata di daerah mereka sendiri.
Dukungan infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan mancanegara maupun domestik.
“Warga ingin bergerak, ingin membangun. Tapi mereka terbentur aturan yang belum jelas,” ujar Saga.
Saga menjelaskan, kewenangan perizinan pembangunan di wilayah laut saat ini masih berada di tangan pemerintah pusat.
Hal tersebut membuat pemerintah daerah belum bisa memberikan kepastian atau solusi cepat secara mandiri kepada masyarakat.
Sebagai destinasi unggulan di Kabupaten Berau, Pulau Derawan sangat membutuhkan dukungan regulasi yang mendukung pertumbuhan investasi.
Sayangnya, regulasi yang masih remang-remang membuat sejumlah rencana pembangunan strategis harus tertunda cukup lama.
Kondisi ini dinilai berpotensi besar menghambat pertumbuhan sektor pariwisata yang selama ini menjadi andalan ekonomi daerah.
Oleh karena itu, Saga mendorong pemerintah daerah agar tidak tinggal diam melihat permasalahan yang dihadapi warga.
Perlu adanya langkah aktif untuk menjalin komunikasi serta koordinasi intensif dengan kementerian terkait di pusat.
Pencarian jalan keluar atas persoalan perizinan ini harus menjadi prioritas utama demi kemajuan pariwisata Berau.
“Kita butuh solusi konkret. Harus ada kejelasan mekanisme perizinan supaya masyarakat punya dasar hukum yang jelas,” tegasnya.
Di sisi lain, Saga mengingatkan, pembangunan di Pulau Derawan tidak boleh mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.
Mengingat kawasan ini merupakan wilayah konservasi, keseimbangan antara pembangunan fisik dan perlindungan alam harus tetap dijaga ketat.
Pihak pengelola dan masyarakat harus memastikan setiap infrastruktur yang dibangun tidak merusak ekosistem bawah laut.
Kelestarian alam Derawan adalah aset paling berharga yang harus diwariskan kepada generasi mendatang secara utuh.
Kejelasan aturan perizinan nantinya diharapkan juga memuat standar pembangunan yang ramah lingkungan bagi para pelaku usaha.
Dengan dasar hukum yang kuat, pembangunan akan berjalan tertib tanpa mengancam keberadaan habitat penyu dan terumbu karang.
Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Bumi Batiwakkal.
“Pembangunan boleh berjalan, tapi jangan sampai merusak lingkungan. Ini yang harus dijaga bersama,” pungkas Saga. (Adv/DPRD Berau)
