Search
Close this search box.

KPK Tahan 5 Tersangka Suap Proyek Jalan di Kalimantan Timur

Benuanta.id – Lima orang ditangkap KPK karena diduga terlibat suap proyek jalan di Kalimantan Timur. Mereka adalah dua pejabat Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) dan tiga pengusaha.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, kelima tersangka ditahan selama 20 hari sejak Jumat (24/11). Mereka dititipkan di Rutan KPK, Jakarta.

“Penyidik melakukan penahanan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 24 November 2023 sampai dengan 13 Desember di Rutan KPK,” ujar Johanis dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (25/11).

Dua pejabat BBPJN yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kepala Satuan Kerja BBPJN Kalimantan Timur tipe B Rahmat Fadjar (RF) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pelaksanaan Jalan Nasional wilayah Kalimantan Timur Raido Sinaga (RS).

Sementara tiga pengusaha yang menjadi tersangka adalah Direktur CV Bajasari Nono Mulyanto (NM), pemilik PT Fajar Pasir Lestari Abdul Nanang Ramis (ANR), dan staf PT Fajar Pasir Lestari Hendra Sugiarto (HS).

Baca juga  Mahfud MD Minta Bawaslu dan KPK Selidiki Transaksi Janggal Pemilu 2024

Menurut Johanis, kasus ini bermula saat RF dan RS ditunjuk sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas proyek pengadaan jalan nasional wilayah I di Kalimantan Timur. Proyek tersebut diantaranya adalah peningkatan Jalan Simpang Batu-Laburan senilai Rp49,7 miliar dan preservasi Jalan Kerang-Lolo-Kuaro senilai Rp1,1 miliar.

Proyek tersebut menggunakan dana APBN dan dilakukan melalui katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

“Agar dapat dimenangkan dalam proyek tersebut NM, ANR, dan HS melakukan pendekatan komunikasi yang rutin kepada RS dengan janji dan kesepakatan adanya pemberian sejumlah uang,” kata Johanis.

Baca juga  Pemuda 25 Tahun Ditangkap Polisi Usai Simpan 6 Poket Sabu di Bawah Kasur

RS kemudian menyampaikan hal tersebut kepada RF dan mendapat persetujuan. RF lalu memerintahkan RS untuk memenangkan perusahaan NM, ANR, dan HS dengan cara memodifikasi dan memanipulasi beberapa barang yang ada di aplikasi katalog elektronik LKPP.

“Untuk besaran pembagian uang, RF mendapatkan tujuh persen dan RS mendapatkan tiga persen sesuai dengan nilai proyek,” ungkap Johanis.

Johanis menambahkan, sekitar Mei 2023, NM, ANR, dan HS mulai memberikan uang secara bertahap kepada RF dan RS di Kantor BBPJN Wilayah 1 Kalimantan Timur. Total uang yang diberikan mencapai Rp1,4 miliar.

KPK telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp525 juta sebagai sisa dari nilai Rp1,4 miliar.

Baca juga  Pengamen di Samarinda Ditangkap Bawa Sabu 0,36 Gram

Atas perbuatannya, NM, ANR, dan HS dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan RF dan RS dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Antara)

Hosting Murah

Berita Terbaru

Narahubung

© Copyright 2018 – 2023 PT Benuanta Oetama Madjoe Djaya, All Rights Reserved