BENUANTA — Keberadaan sejumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Berau kini kembali memicu sorotan.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menilai, banyak fasilitas publik yang telah rampung dibangun pemerintah daerah sejauh ini belum mampu memberikan dampak dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Menurutnya, sejumlah RTH di perkotaan tampak sepi dari aktivitas warga, kurang terawat, bahkan terkesan tidak memiliki pola manajemen pengelolaan yang jelas dari instansi terkait.
Kondisi tersebut membuat tujuan awal pembangunan ruang publik menjadi melenceng dan tidak tercapai dengan baik.
Sutami menegaskan, cetak biru pembangunan RTH seharusnya tidak boleh hanya berorientasi pada urusan pemenuhan estetika dan keindahan kota.
Lebih dari itu, kawasan hijau wajib diposisikan sebagai wadah interaksi sosial antargenerasi, sarana rekreasi keluarga yang murah, hingga instrumen penting penunjang kualitas lingkungan hidup daerah.
“Sayang sekali jika sudah dibangun, namun tidak dirawat dan tidak dimanfaatkan masyarakat. Perlu evaluasi menyeluruh agar fungsi RTH benar-benar hidup,” ujar Sutami.
Selama ini perhatian pemerintah daerah memang cenderung lebih banyak terfokus pada urusan pembangunan fisik dibandingkan mematangkan konsep pengelolaan jangka panjang.
Akibatnya, setelah proyek fisik selesai dikerjakan, sejumlah fasilitas pendukung di RTH justru perlahan-lahan rusak dan kehilangan fungsinya akibat minimnya agenda aktivitas serta lemahnya sistem pengawasan.
Selain menurunkan kualitas visual dan kekuatan fasilitas, kondisi RTH yang dibiarkan terbengkalai tanpa pengelolaan dikhawatirkan memicu dampak sosial negatif lainnya.
Beberapa di antaranya potensi kerawanan area sepi tersebut digunakan lokasi tindakan menyimpang, hingga menjadi area yang tidak aman, serta tidak nyaman lagi untuk dikunjungi masyarakat.
Untuk mengurai persoalan tersebut, dirinya mendorong pemerintah daerah berani membuka diri dan melibatkan lebih banyak pihak luar dalam upaya menghidupkan kembali kawasan RTH.
Komunitas pekerja seni, pelaku UMKM lokal, hingga kelompok-kelompok pemuda kreatif dapat dirangkul bersama untuk menciptakan aktivitas rutin yang positif di area publik.
RTH dinilai tidak hanya akan menjelma sebagai tempat bersantai melepas penat.
Namun mampu menggerakkan roda ekonomi sekaligus memperkuat ruang interaksi sosial warga kota.
Di samping itu, ia juga menekankan krusialnya agenda perawatan berkala terhadap seluruh fasilitas yang sudah terpasang agar tidak cepat rusak dan tetap aman saat digunakan anak-anak maupun orang dewasa.
Ia berharap langkah evaluasi menyeluruh terhadap manajemen tata kelola RTH ini dapat segera dieksekusi pemerintah daerah.
Langkah ini penting agar alokasi anggaran daerah yang telah digelontorkan benar-benar memberikan timbal balik manfaat yang nyata bagi warga Berau.
Bukan sekadar berakhir menjadi elemen penghias kawasan perkotaan yang pasif.
“RTH harus hidup, dimanfaatkan, dan berdampak bagi masyarakat. Kalau hanya dibangun tanpa konsep keberlanjutan, itu pemborosan,” tandas Sutami. (Adv/DPRD Berau)
