Search
Close this search box.

DJP: Tidak Ada Beban Baru untuk Karyawan dari Tarif Efektif Rata-Rata PPh 21

Benuanta.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa tarif efektif rata-rata (TER) untuk pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 tidak memberatkan karyawan. TER merupakan skema baru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

“TER itu sebetulnya bukan barang baru, bukan pajak baru, dan tidak ada tambahan beban baru. Ini semata-mata hanya memberi kemudahan untuk menghitung PPh 21,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam media briefing di Jakarta, Senin (8/1).

Menurut Dwi, skema lama menghitung PPh 21 setiap bulan, sedangkan skema baru hanya sekali pada Desember. Dengan demikian, karyawan tidak perlu repot-repot mengurus SPT tahunan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, pemerintah mengelompokkan karyawan menjadi tiga kategori, yaitu A, B, dan C. Kategori ini berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan jumlah tanggungan.

Baca juga  Realisasi Anggaran IKN 2023 Capai Rp26,7 Triliun, Sri Mulyani: Basic Infrastruktur Jadi Prioritas 2024

Kategori A adalah karyawan yang tidak kawin atau kawin tanpa tanggungan. Kategori B adalah karyawan yang tidak kawin dengan tanggungan maksimal tiga orang atau kawin dengan tanggungan maksimal dua orang. Kategori C adalah karyawan yang kawin dengan tanggungan tiga orang.

Setiap kategori memiliki tarif pemotongan PPh 21 yang berbeda-beda. Tarif ini berlaku untuk penghasilan bruto karyawan. Penghasilan bruto adalah penghasilan kotor dikurangi iuran pensiun atau iuran jaminan hari tua.

Tarif kategori A mulai dari 0 persen untuk penghasilan sampai Rp5,4 juta per bulan hingga 34 persen untuk penghasilan di atas Rp1,4 miliar per bulan. Tarif kategori B mulai dari 0 persen untuk penghasilan sampai Rp6,2 juta per bulan hingga 34 persen untuk penghasilan di atas Rp1,405 miliar per bulan. Tarif kategori C mulai dari 0 persen untuk penghasilan sampai Rp6,6 juta per bulan hingga 34 persen untuk penghasilan di atas Rp1,419 miliar per bulan.

Selain itu, ada juga tarif harian untuk karyawan yang tidak tetap. Tarif ini sebesar 0 persen untuk penghasilan sampai Rp450 ribu per hari dan 0,5 persen untuk penghasilan antara Rp450 ribu hingga Rp2,5 juta per hari.

Dwi memberikan contoh perhitungan PPh 21 dengan skema TER. Misalnya, seorang karyawan kategori A mendapat penghasilan Rp10 juta per bulan dan membayar iuran pensiun Rp100 ribu per bulan. Maka, penghasilan brutonya adalah Rp9,9 juta per bulan.

Baca juga  UMKM di IKN Nusantara Bebas Pajak, Ini Syaratnya

Tarif yang berlaku untuk karyawan tersebut adalah 2 persen. Jadi, ia harus membayar PPh 21 sebesar Rp198 ribu per bulan dari Januari hingga November. Pada Desember, ia harus membayar sisa PPh 21 yang belum terpotong, yaitu Rp462 ribu. Total PPh 21 yang harus dibayar dalam setahun adalah Rp2.676.000.

“Jadi, menghitung PPh 21 TER ini lebih mudah. Ini juga membuktikan bahwa tidak ada tambahan beban pajak baru,” ucap Dwi. (Antara)

Hosting Murah

Berita Terbaru

Narahubung

© Copyright 2018 – 2023 PT Benuanta Oetama Madjoe Djaya, All Rights Reserved