BENUANTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau menilai sejumlah proyek pembangunan di wilayahnya masih jauh dari kata ideal. Banyak pekerjaan yang dinilai tidak sesuai perencanaan, baik dari sisi kualitas maupun pelaksanaannya di lapangan. Karena itu, DPRD mendorong adanya evaluasi berkala terhadap seluruh proyek yang menggunakan anggaran daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan Kantor Kecamatan Gunung Tabur. Gedung yang baru rampung itu disebut-sebut dikerjakan kurang rapi dan tidak memenuhi standar teknis. Kondisi ini menjadi sorotan serius Komisi II DPRD Berau.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah, mengatakan bahwa proyek pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan hingga drainase, masih ditemukan yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi. Ia meminta pengawasan terhadap pengerjaan proyek diperketat, agar tidak ada pekerjaan yang keluar dari perencanaan awal.
“Pengawasannya harus dioptimalkan. Tidak sedikit yang dikerjakan tidak sesuai standar, bahkan ada yang keluar dari perencanaan,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan sebuah proyek tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian. Hasil akhir yang rapi dan sesuai standar mutu menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan.
“Jangan sampai, anggaran yang dikeluarkan besar. Tapi hasilnya mengecewakan,” tambahnya.
Ia juga menyebut pentingnya evaluasi berkala terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan. Banyak kontraktor, kata dia, justru melepaskan tanggung jawab usai proyek selesai, padahal masih dalam masa pemantauan.
Suriansyah berharap seluruh pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan, mulai dari pemerintah hingga penyedia jasa, bekerja lebih serius dan tidak sekadar mengejar serapan anggaran.
Terlebih, anggaran yang digunakan untuk proyek-proyek tersebut berasal dari uang rakyat. Jika dikerjakan sembarangan, maka masyarakat yang paling dirugikan karena tidak bisa menikmati manfaat dari fasilitas yang dibangun.
“Sudah waktunya kita berbenah, Berau harus lebih maju,” tandasnya. (adv/DPRD Berau)
