BENUANTA – Wakil Ketua DPRD Berau, Subroto, mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau agar tidak melupakan kewajiban membangun wilayah pesisir. Ia menegaskan, meskipun ada upaya menjadikan daerah pesisir sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) Berau Pesisir Selatan, saat ini wilayah tersebut tetap berada di bawah tanggung jawab penuh Pemkab.
“Jadi perhatiannya juga jangan sampai luput. Karena mereka masyarakat kita juga,” tegas Subroto.
Menurutnya, ketimpangan pembangunan masih terasa jelas. Masyarakat di wilayah pesisir kerap kesulitan mengakses layanan dasar, meskipun layanan tersebut sebenarnya digratiskan pemerintah. Masalahnya bukan pada biaya layanan, tapi pada jarak dan akses yang jauh dari jangkauan.
“Memang tidak mengeluarkan biaya, tapi untuk sampai ke sana mau tidak mau harus ada biaya yang dikeluarkan, dan jarak tempuhnya jauh,” ujarnya.
Subroto menyampaikan kekhawatiran bahwa proses pemekaran yang belum tuntas bisa membuat wilayah pesisir terlantar, padahal daerah ini memiliki potensi besar untuk berkembang. Selain luasnya wilayah dan letak geografis yang strategis, wilayah ini juga didukung oleh kehadiran sejumlah perusahaan besar yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia mencontohkan Kecamatan Talisayan yang sudah lama disebut-sebut sebagai calon pusat pemerintahan jika DOB Berau Pesisir Selatan terbentuk.
“Talisayan juga berpeluang untuk jadi kabupaten baru,” ungkapnya. (Adv/DPRD Berau)
