BENUANTA — Rendahnya kualitas pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah kembali memicu sorotan DPRD Berau.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, menilai rentetan keluhan masyarakat terkait buruknya layanan kesehatan harus dijadikan alarm serius bagi manajemen rumah sakit untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh.
Menurutnya, persoalan mendasar yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah buruknya sistem pelayanan pasien, seringnya terjadi kekosongan stok obat-obatan, hingga masih minimnya keberadaan dokter spesialis.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penurunan mutu kualitas pelayanan kesehatan yang diterima warga.
“Ini harus menjadi fokus utama pembenahan,” tegas Rifai.
Rifai mengingatkan, sektor kesehatan merupakan urusan layanan dasar yang wajib diprioritaskan pemerintah daerah.
Oleh karena itu, rumah sakit daerah dituntut mampu memberikan pelayanan maksimal tanpa harus membebani masyarakat, terutama bagi para pasien BPJS Kesehatan.
Ia mengaku masih kerap menerima banyak laporan miring terkait pasien BPJS yang terpaksa harus merogoh kocek untuk membeli obat secara mandiri di luar karena stok di apotek rumah sakit tidak tersedia.
Persoalan klasik ini tidak boleh terus-menerus berulang karena dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan milik pemerintah.
“Kalau obatnya tetap harus beli sendiri, lalu gunanya BPJS untuk apa? Ini yang harus segera dibenahi oleh manajemen,” ujarnya.
Selain urusan pelayanan medis, Rifai juga menyoroti kondisi fisik bangunan rumah sakit yang dinilai sudah kelebihan kapasitas.
Rumah sakit tidak lagi memadai untuk menampung lonjakan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Berau yang terus meningkat.
Ia mendorong pemerintah daerah segera merancang cetak biru pembangunan dan perluasan fasilitas fisik rumah sakit, baik di RSUD dr Abdul Rivai maupun RS Talisayan.
Keterbatasan ruang perawatan dan minimnya fasilitas penunjang medis dinilai berdampak buruk pada tingkat kenyamanan pasien serta menurunkan efektivitas kerja para tenaga medis.
“Rumah sakit kita tidak bisa dipaksakan beroperasi dengan kondisi seperti ini. Perluasan dan pembangunan adalah solusi yang harus segera dipertimbangkan,” katanya.
Sebagai langkah pengawasan, Rifai meminta manajemen rumah sakit untuk lebih proaktif dalam menyampaikan perkembangan pelayanan kepada Dinas Kesehatan Berau.
Ia berharap laporan evaluasi performa kerja ini dilakukan secara rutin setiap bulan. Sehingga berbagai persoalan teknis di lapangan dapat segera dicarikan solusi cepat tanpa birokrasi yang berbelit.
“Saya harap Direktur RS Talisayan dan RS Abdul Rivai bisa rutin mempresentasikan perkembangan layanan kepada Dinkes setiap bulan,” pungkas Rifai. (Adv/DPRD Berau)
