Benuanta.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) berkomitmen memaksimalkan infrastruktur perikanan yang telah dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Komitmen ini diwujudkan melalui fokus pada penguatan fungsi fasilitas seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN), dan pembangunan dermaga nelayan atau jetty (JT) di wilayah pesisir.
Kepala DKP Kukar, Muslik, menjelaskan bahwa saat ini instansinya tidak lagi berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi lebih pada memastikan agar sarana dan prasarana yang sudah tersedia benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat nelayan.
“Beberapa fasilitas sudah kami bangun, tetapi sebagian belum termanfaatkan secara maksimal. Jadi yang kami lakukan sekarang adalah penguatan, bukan penambahan. Kita ingin fasilitas yang sudah ada bisa berfungsi dengan baik terlebih dahulu,” kata Muslik.
Menurutnya, pemanfaatan infrastruktur yang tepat sasaran akan jauh lebih bermanfaat ketimbang membangun proyek baru yang belum tentu dibutuhkan secara langsung oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya mengevaluasi sejauh mana infrastruktur yang ada telah memberi dampak ekonomi.
“PR kita sekarang adalah bagaimana fasilitas ini bisa digunakan nelayan dan mendukung aktivitas mereka secara langsung. Setelah itu, barulah kita evaluasi wilayah mana lagi yang layak dikembangkan,” tambahnya.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, DKP Kukar telah membangun dermaga kecil atau JT di empat kecamatan pesisir, yakni Muara Jawa, Samboja, Anggana, dan Muara Badak. Meski berukuran kecil, dermaga-dermaga ini dinilai sangat vital bagi aktivitas pendaratan ikan nelayan lokal.
“JT itu memang tidak besar, tapi justru itulah yang dibutuhkan oleh nelayan skala kecil. Fungsinya sangat membantu untuk distribusi hasil tangkapan, terutama bagi usaha mikro,” jelasnya.
Dengan langkah ini, DKP Kukar menunjukkan pendekatan pembangunan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Fokus diarahkan tidak hanya pada penambahan infrastruktur, tapi juga pada optimalisasi penggunaan, efisiensi, dan dampak ekonomi riil terhadap kehidupan para nelayan.
“Bagi kami, yang paling penting adalah nelayan benar-benar terbantu, bukan sekadar ada bangunan yang tidak dimanfaatkan. Ini soal keberlanjutan,” tutup Muslik.
(Mam/Adv/DiskominfoKukar)
