BENUANTA – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanti, mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan tapal batas kampung yang hingga kini belum kunjung tuntas. Sejumlah wilayah, terutama di Kecamatan Tabalar dan Biatan, masih diliputi ketidakjelasan batas administratif antar kampung maupun antar kecamatan.
Permasalahan tapal batas ini disebut telah berlangsung cukup lama, bahkan sejak lebih dari satu dekade lalu. Namun sampai sekarang, belum ada kejelasan yang benar-benar mengikat. Menurut Dedy, kondisi ini dapat menghambat jalannya pemerintahan kampung, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Batas wilayah itu hal beresiko. Jadi, pemerintah daerah harus selektif menuntaskan masalah tapal batas ini,” ujar Dedy Okto.
Ia menilai, jika batas wilayah antar kampung sudah ditetapkan secara resmi, maka pemerintah kampung dapat menyusun program kerja dengan lebih tepat sasaran, tanpa khawatir menimbulkan sengketa dengan kampung tetangga.
Dedy pun meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tak lagi hanya menyebut bahwa prosesnya sedang berjalan, melainkan mulai menetapkan target yang jelas dan terukur.
“Saya minta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bisa segera mengatasi masalah ini,” tuturnya.
Menurutnya, keterlambatan penyelesaian persoalan tapal batas bisa berdampak negatif pada hubungan antarwarga yang tinggal di wilayah perbatasan. Ia pun mengingatkan, jika urusan ini terus digantung tanpa kepastian, potensi konflik sosial bisa saja muncul.
“Jangan digantung lah, kalau memang belum ada dana ya kita anggarkan bersama,” tegasnya. (adv/DPRD Berau)
