BENUANTA – Budaya politik di Indonesia saat ini masih sangat dipengaruhi oleh sejarah panjang masa penjajahan hingga periode reformasi. Hal ini membentuk kompleksitas karakteristik masyarakat yang terbagi dalam tipe parokial, subjek, dan partisipan.
Masyarakat di daerah terpencil masih menunjukkan budaya politik parokial dengan tingkat kesadaran yang relatif rendah. Kondisi tersebut berbeda dengan masyarakat kota besar yang cenderung lebih aktif dalam proses politik. Selasa (3/3/26).
Peningkatan ekonomi dan pendidikan seharusnya mampu menggeser nilai masyarakat dari materialistik menuju post-materialistik. Namun bagi masyarakat miskin keterbatasan akses informasi membuat mereka tetap terjebak pada karakteristik parokial.
Rendahnya literasi politik mengakibatkan warga kelas bawah tidak memahami hak mereka sebagai warga negara. Mereka sering kali merasa tidak memiliki kuasa atau pengaruh terhadap setiap keputusan politik yang ada.
Ketimpangan ekonomi yang tinggi memperkuat stratifikasi sosial yang menghambat partisipasi politik aktif. Kondisi ini membuat masyarakat miskin menjadi kelompok yang paling terpinggirkan dan tidak memiliki suara.
Sistem patronase dan klientelisme menjadi jebakan bagi warga yang membutuhkan bantuan materi secara instan. Dukungan politik akhirnya ditukar dengan keuntungan materi dari para elit guna memenuhi kebutuhan hidup.
Politisasi Bantuan Sosial
Fenomena ini memperkuat budaya politik subjek di mana masyarakat menerima otoritas tanpa pertanyaan. Kurangnya sosialisasi politik yang efektif membuat mekanisme politik dan hak warga negara tidak dipahami dengan baik.
Sosialisasi yang terjadi di lapangan lebih sering bersifat informal dan didominasi oleh hubungan ketergantungan. Selain itu nilai agama dan tradisional juga dimanfaatkan pemimpin tertentu untuk mengarahkan preferensi politik warga.
Budaya politik yang hanya bersifat transaksional ini dinilai dapat menghambat proses demokratisasi di Indonesia. Ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang terus berlanjut justru memperlemah institusi demokratis negara.
Bantuan sosial yang seharusnya objektif sering kali terdistorsi oleh kepentingan politik para elit. Masyarakat penerima manfaat menjadi sangat tergantung pada pemberi bantuan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan.
Ketergantungan ini membuat penerima bantuan merasa berhutang budi dan wajib memberikan dukungan politik balik. Politisasi bantuan sosial mengakibatkan distribusi bantuan tidak lagi mencapai target yang seharusnya.
Partisipasi politik masyarakat miskin menjadi tidak substantif karena hanya ditentukan oleh relasi patron dan klien. Hal tersebut mengakibatkan mereka kurang berani menyuarakan pendapat atau kebutuhan yang sebenarnya.
“Budaya politik yang parokial dan ketergantungan pada patronase di kalangan masyarakat miskin dapat menghambat proses demokratisasi” ungkapnya.
