Benuanta.id – Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Embalut menghadapi hambatan serius. Kepala Desa Embalut, Yahya, secara terbuka mengkritik lambatnya birokrasi di tingkat kabupaten yang dianggapnya menghalangi realisasi berbagai program usaha desa yang memiliki potensi besar.
Menurut Yahya, sejumlah inisiatif ekonomi desa terganjal oleh proses administrasi yang berlarut-larut. Hal ini bukan hanya menghambat program, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait penggunaan dana yang telah dialokasikan. Yahya mencontohkan rencana pembangunan Pertades, yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan.
Yahya memberikan contoh konkret dari permasalahan birokrasi.
“Salah satu contohnya adalah pengadaan dispenser untuk Pertades yang sampai sekarang terhambat. Prosesnya begitu panjang dan belum ada kejelasan, bahkan ada kekhawatiran terkait penggunaan dananya,” ujar Yahya.
Padahal, menurutnya, ada banyak program yang bisa menghasilkan keuntungan signifikan, seperti pengembangan keramba ikan yang diperkirakan mampu meraup hingga Rp30 juta per bulan. Namun, inisiatif produktif ini belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah kecamatan. Yahya menegaskan bahwa dana desa seharusnya lebih diprioritaskan untuk usaha yang memberikan dampak jangka panjang bagi ekonomi masyarakat, bukan sekadar untuk belanja rutin.
Dengan komitmen pada transparansi dan profesionalisme, Pemdes Embalut berencana melaporkan kendala ini secara resmi kepada instansi terkait. Harapannya, ada intervensi positif dari pemerintah daerah untuk menyederhanakan regulasi agar BUMDes dapat berfungsi sebagai motor penggerak kemandirian ekonomi desa, sesuai dengan tujuan awalnya. (Mam/Adv/DiskominfoKukar)
