BENUANTA – DPRD Berau menyayangkan keputusan pemangkasan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Berau. Kritik ini mencuat karena persoalan blankspot atau wilayah tanpa akses internet di Bumi Batiwakkal hingga kini belum tertangani sepenuhnya.
Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah, menegaskan bahwa akses internet sudah menjadi kebutuhan dasar, terutama di sektor pendidikan yang kini banyak bergantung pada sistem digital. Ia mengingatkan bahwa pengurangan anggaran di sektor ini justru bisa memperburuk kesenjangan akses di wilayah pelosok.
“Jadi menurut saya, kalau kepentingannya untuk pendidikan harusnya tidak perlu dipangkas. Dipertahankan saja,” tegas Liliansyah.
Ia menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi terkait berapa besar nominal pemangkasan yang terjadi di Diskominfo. Namun, ia menilai pos anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya pendidikan, seharusnya menjadi prioritas untuk dipertahankan.
Menurut Liliansyah, instruksi Presiden RI juga menekankan bahwa efisiensi anggaran sebaiknya difokuskan pada pengurangan biaya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, bukan layanan publik vital.
“Apalagi sekarang kan serba digital. Absensi dan proses belajar mengajar sekarang perlu akses internet,” ungkapnya. (Adv/DPRD Berau)
