BENUANTA — Tekanan terhadap keuangan daerah Kabupaten Berau kini kian terasa nyata bagi pemerintah daerah.
Di tengah ruang fiskal yang menyempit, beban belanja pegawai justru membengkak secara signifikan.
Kondisi ini dinilai sangat berpotensi menghambat laju pembangunan di seluruh wilayah Bumi Batiwakkal.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, mengungkapkan struktur APBD saat ini tidak ideal.
Jumlah aparatur saat ini diperkirakan mencapai kisaran 5.000-6.000 orang. Sementara itu, populasi daerah Kabupaten Berau sendiri kini telah mendekati angka 300 ribu jiwa.
Perbandingan tersebut membuat komposisi anggaran daerah menjadi sangat timpang dan tidak seimbang.
Persoalan menjadi kompleks akibat berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
Undang-Undang HKPD mengatur batas maksimal belanja pegawai hanya sebesar 30 persen dari total APBD.
Berau seharusnya hanya mengalokasikan sekitar Rp600 miliar jika mengacu pada ketentuan tersebut.
Namun, kenyataannya angka belanja pegawai saat ini sudah jauh melampaui batas yang ditetapkan.
Alokasi belanja pegawai kini menyentuh Rp1,3 triliun, termasuk untuk pengangkatan tenaga P3K.
“Total kapasitas APBD Berau justru mengalami penurunan dan diperkirakan hanya berada di angka Rp2 triliun,” ucap Rifai.
Kondisi ini berisiko besar terhadap keberlangsungan berbagai program pembangunan penting di daerah.
Besarnya porsi anggaran pegawai secara otomatis memangkas biaya untuk sektor infrastruktur dan pendidikan.
Ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai pelayanan publik menjadi sangat terbatas dan mengkhawatirkan.
Rifai menilai tantangan ke depan adalah mencari formula fiskal yang lebih realistis.
Pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu akibat pembengkakan biaya rutin tersebut.
Pemangkasan anggaran hingga ratusan miliar rupiah tentu bukan sebuah perkara yang sederhana.
Hal ini membutuhkan perencanaan yang sangat matang agar tidak menimbulkan gejolak di internal pemerintahan.
Diperlukan keberanian untuk menyusun ulang daftar prioritas belanja agar pembangunan tetap berjalan.
Rifai mendorong adanya keselarasan langkah antara pihak DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Penentuan skala prioritas menjadi kunci utama agar setiap rupiah memberikan dampak yang nyata.
Jangan sampai anggaran daerah habis hanya untuk belanja rutin sementara kebutuhan rakyat terabaikan.
Efisiensi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus ditingkatkan secara serius dan terukur.
“Harus ada keberanian menyusun ulang prioritas. Jangan sampai anggaran habis untuk belanja rutin,” tegasnya.
Momentum pembenahan tata kelola anggaran daerah kini dinilai tidak bisa lagi ditunda-tunda.
Tanpa langkah strategis, tekanan terhadap APBD akan mempersempit ruang pembangunan Berau di masa depan.
Sinergi semua pihak menjadi harapan agar keuangan daerah kembali sehat dan produktif.
Kebijakan fiskal yang sehat sangat dibutuhkan demi menjaga kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. (Adv/DPRD Berau)
