BENUANTA — Rencana pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah pedalaman Kabupaten Berau mendapat dukungan penuh dari jajaran legislatif.
Keberadaan sekolah tingkat lanjutan di kawasan terpencil dinilai sangat mendesak agar anak-anak kampung bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus merantau jauh ke area perkotaan.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menilai, selama ini banyak pelajar dari daerah pedalaman terpaksa meninggalkan kampung halaman demi menempuh pendidikan SMA di Tanjung Redeb maupun wilayah luar lainnya.
Kondisi tersebut dinilai tidak ideal karena anak-anak harus tinggal terpisah dari orang tua pada usia yang masih sangat membutuhkan perhatian serta pengawasan melekat dari keluarga.
“Banyak anak-anak kita dari pedalaman harus ke kota hanya untuk sekolah. Mereka tinggal jauh dari orang tua, sementara pengawasan keluarga tentu menjadi berkurang. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Elita.
Menurut Elita, faktor jarak tempuh yang ekstrem dan keterbatasan akses transportasi juga menjadi pemicu utama masih tingginya angka anak pedalaman yang memilih berhenti sekolah setelah lulus jenjang SD atau SMP.
Hambatan geografis ini secara otomatis membebani keuangan keluarga prasejahtera yang ada di kampung-kampung.
“Tidak semua keluarga mampu membiayai anak tinggal di kota. Ada biaya kos, makan, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Karena itu, sebagian anak akhirnya tidak melanjutkan sekolah,” paparnya.
Ia menegaskan, proyek pembangunan SMA di wilayah pedalaman bukan soal mendirikan bangunan gedung fisik.
Langkah ini merupakan bentuk nyata perwujudan asas pemerataan keadilan pendidikan bagi seluruh elemen masyarakat Berau tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di sudut kampung terisolasi.
“Pendidikan harus bisa dirasakan merata. Jangan sampai anak di kota mudah mengakses sekolah, sementara anak pedalaman harus berjuang lebih keras hanya untuk mendapat hak yang sama,” tegasnya.
Guna mempercepat realisasi proyek tersebut, Elita mendorong Pemkab Berau segera membangun komunikasi dan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Langkah ini wajib ditempuh mengingat kewenangan penuh pengelolaan sekolah tingkat atas secara regulasi berada di bawah domain pemerintah provinsi.
Aspirasi masyarakat pedalaman ini harus terus dikawal ketat agar usulan pembangunan unit sekolah baru bisa masuk dalam skala prioritas anggaran kerja.
Selain fokus pada aspek konstruksi fisik, ia juga meminta perhatian serius terhadap pemenuhan kuota tenaga pengajar berkualitas serta fasilitas penunjang seperti asrama siswa.
“Kalau sekolah dibangun, maka kualitasnya juga harus diperhatikan. Guru harus tersedia, fasilitas memadai, sehingga anak-anak pedalaman bisa belajar dengan nyaman dan memiliki masa depan yang lebih baik,” pungkas Elita. (Adv/DPRD Berau)
