BENUANTA — Kondisi infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di sejumlah wilayah Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan tajam.
Buruknya akses transportasi darat ini dinilai bukan hanya sekadar menghambat urusan mobilitas harian warga.
Namun telah memperlebar jurang kesenjangan pembangunan antardaerah, terutama bagi masyarakat yang bermukim di kawasan terpencil.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Rahman, menegaskan, persoalan pelik mengenai infrastruktur jalan harus dipandang secara serius sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang sudah tidak bisa terus-menerus ditunda lagi penanganannya.
Menurutnya, hingga saat ini, masih banyak warga di beberapa kampung yang harus jatuh bangun dan mengalami kesulitan besar hanya untuk keluar masuk wilayah mereka.
Hal itu akibat kondisi jalan yang rusak parah serta belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Kalau masyarakat mau keluar kampung saja sulit, ini bukan masalah sepele. Jalan itu menyangkut kebutuhan dasar,” ujar Rahman.
Rahman menilai, ketersediaan akses jalan yang memadai memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap roda kehidupan masyarakat sehari-hari.
Urusan konektivitas ini tidak hanya berkaitan erat dengan geliat aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi penentu utama terhadap kelancaran akses warga dalam menjangkau layanan publik vital, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Rahman menyebut, kondisi bentang jalan yang buruk di lapangan membuat sebagian wilayah hilir dan pedalaman di Berau terkesan terisolasi dari pusat pemerintahan.
Dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah terhambatnya distribusi barang yang otomatis memicu lonjakan biaya transportasi domestik secara signifikan.
Selain itu, keterbatasan akses interkoneksi ini dinilai dapat memperlambat akselerasi pertumbuhan ekonomi di tingkat kampung.
Aktivitas usaha mikro warga setempat menjadi tidak dapat berkembang secara maksimal.
Pasalnya, proses distribusi hasil pertanian, perkebunan, maupun pengangkutan kebutuhan pokok ke luar daerah sering kali mengalami kendala teknis di tengah jalan.
Menurut Rahman, percepatan pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu bentuk pembuktian nyata atas kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara adil dan merata.
“Jalan yang baik bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga membuka akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat,” katanya.
Oleh karena itu, Rahman meminta pemerintah daerah segera melakukan akselerasi dan mempercepat proyek perbaikan jalan, khususnya di titik-titik wilayah yang selama ini masih tertinggal jauh dari sisi pembangunan infrastruktur dasar.
Ia menegaskan, percepatan pembangunan jalan sangat penting dieksekusi agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan yang mencolok antarwilayah di Berau.
Rahman berharap agar tim anggaran pemerintah daerah dapat memprioritaskan alokasi APBD untuk penanganan ruas jalan yang menjadi urat nadi akses utama masyarakat.
Sebab, target pemerataan pembangunan dipastikan tidak akan pernah tercapai dengan baik apabila masih ada sekelompok masyarakat yang kesulitan dijangkau hanya akibat buruknya kondisi infrastruktur dasar.
“Pembangunan harus dirasakan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil,” tandasnya. (Adv/DPRD Berau)
