BENUANTA — DPRD Berau terus menggenjot pembahasan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun 2025. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Universitas Mulawarman.
Agenda penting ini berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Sekretariat DPRD Berau pada Senin (20/4/2026).
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyatakan keterlibatan akademisi sangat penting dalam memperkuat analisis kinerja pemerintah.
Kajian akademik memberikan sudut pandang objektif yang melengkapi hasil evaluasi internal dari lembaga legislatif tersebut. Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan penilaian yang lebih mendalam bagi kemajuan daerah.
“Dari hasil kajian akademisi memang ada beberapa hal yang perlu dievaluasi,” ujar Dedy.
Nantinya, hasil kajian para akademisi akan dikombinasikan dengan evaluasi dari setiap komisi di DPRD Berau. Saat ini, masing-masing komisi telah memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas capaian program secara rinci.
Proses tersebut bertujuan memastikan setiap sektor pembangunan mendapat penilaian yang komprehensif dan akurat.
Dedy menambahkan, seluruh rangkaian evaluasi ini ditargetkan dapat rampung dalam waktu satu minggu ke depan. Setelah itu, DPRD akan menyusun rekomendasi resmi sebagai masukan bagi pihak pemerintah daerah.
Masukan dari akademisi dan komisi akan dirangkum menjadi satu rekomendasi yang sifatnya lebih konstruktif.
“Semua masukan akan kami rangkum menjadi rekomendasi yang konstruktif,” jelas Dedy.
Proses penyampaian hasil evaluasi nantinya akan dilakukan secara terbuka melalui sebuah rapat paripurna resmi. Transparansi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui aspek-aspek yang menjadi perhatian serius para wakil rakyat.
Hal ini sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban publik atas pengawasan jalannya roda pemerintahan di Berau.
Beberapa sektor strategis kini menjadi sorotan utama, di antaranya adalah sektor pendidikan, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur.
Dedy menekankan, sektor pendidikan harus memenuhi alokasi minimal 20 persen sesuai dengan ketentuan hukum.
Penelitian dari Unmul akan memperkuat rekomendasi DPRD untuk memastikan program pemerintah berjalan lebih maksimal.
“Pemaparan akan dilakukan secara terbuka di paripurna, termasuk apa saja yang menjadi evaluasi bagi pemerintah,” tegas Dedy. (Adv)
