BENUANTA — Anggota DPRD Berau, Sakirman, mendesak Pemerintah Kabupaten Berau segera merealisasikan pembangunan penangkaran satwa liar.
Fokus utama desakan ini adalah penanganan populasi buaya yang semakin mengancam keselamatan warga.
Langkah ini dinilai mendesak menyusul meningkatnya konflik antara manusia dan buaya belakangan ini.
Insiden terbaru di Karang Mulyo, Kecamatan Tanjung Redeb, menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah.
Seorang warga nyaris kehilangan nyawa akibat serangan buaya saat beraktivitas di tepi sungai.
Meski korban berhasil selamat, kejadian tersebut memperpanjang daftar hitam konflik satwa di Berau.
“Ini bukan kejadian pertama. Konflik seperti ini terus berulang dan semakin meresahkan masyarakat. Karena itu, penangkaran buaya harus segera direalisasikan sebagai salah satu solusi jangka panjang,” jelas Sakirman, Selasa (24/3/2026).
Keberadaan penangkaran dinilai vital untuk mengurangi jumlah buaya liar di dekat pemukiman warga.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan bagi satwa tersebut.
Tujuannya agar buaya tidak diburu secara liar oleh masyarakat yang merasa terancam keselamatannya.
Sakirman menilai penanganan konflik selama ini masih bersifat reaktif.
Penanganan tersebut dianggap belum menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
Dengan adanya penangkaran, proses evakuasi buaya dari wilayah pemukiman diharapkan bisa lebih efektif.
“Kalau hanya mengandalkan penanganan sementara, masalah ini tidak akan selesai. Harus ada solusi konkret dan berkelanjutan dari pemerintah,” ujarnya.
Ia meminta Pemkab Berau segera berkoordinasi dengan instansi terkait.
Koordinasi mencakup Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Pemprov Kaltim.
Hal ini bertujuan untuk mempercepat realisasi program penangkaran di Bumi Batiwakkal.
Sakirman juga tetap mengimbau masyarakat untuk selalu waspada saat berada di sungai.
Warga diminta menghindari tindakan yang dapat memancing kemunculan predator tersebut.
Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko serangan di lapangan.
“Keselamatan masyarakat tetap yang utama. Tapi di sisi lain, penanganan satwa juga harus dilakukan secara bijak dan terencana,” pungkasnya. (Adv)
