BENUANTA – Fenomena pembangunan fasilitas publik yang mangkrak secara fungsi meski telah rampung secara fisik kini menjadi sorotan tajam kalangan legislatif.
Anggota DPRD Berau, Vitalis Paulus Lette, melayangkan kritik pedas terhadap pola perencanaan pembangunan daerah yang dinilai tidak komprehensif.
Ia menemukan adanya indikasi kuat bahwa sejumlah proyek fisik dikerjakan tanpa memperhitungkan kebutuhan operasional secara menyeluruh.
Sehingga, bangunan yang berdiri megah justru berakhir menjadi pajangan tanpa manfaat bagi warga.
Kritik ini mencuat setelah Vitalis melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kecamatan Sambaliung.
Di sana, ia mendapati kenyataan pahit berupa bangunan sekolah dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang belum bisa difungsikan sama sekali oleh masyarakat setempat.
Padahal, keberadaan fasilitas tersebut sangat dinantikan untuk menunjang layanan dasar di tingkat kecamatan.
“Pembangunan seperti ini harus dievaluasi. Jangan sampai hanya terlihat selesai, tapi tidak memberikan manfaat,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pantauannya di lapangan, Vitalis menjelaskan, kendala utama yang menghambat pemanfaatan gedung-gedung baru tersebut adalah belum tersedianya fasilitas pendukung yang paling mendasar.
Jaringan listrik yang belum tersambung serta penyelesaian interior bangunan yang terbengkalai menjadi alasan klasik mengapa fasilitas pendidikan dan kesehatan tersebut belum bisa dibuka untuk publik.
Hal ini dianggap sebagai cerminan buruknya koordinasi antarinstansi dalam menyusun perencanaan pembangunan sejak awal.
Vitalis berpendapat, komponen penunjang seperti listrik dan interior seharusnya sudah masuk dalam paket perencanaan yang terintegrasi, bukan baru dipikirkan setelah gedung berdiri.
“Hal-hal mendasar seperti ini seharusnya sudah direncanakan sejak awal,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar serapan anggaran fisik (output).
Mengingat sektor pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan mendesak masyarakat, setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus memberikan dampak instan dan nyata.
Ia tidak ingin melihat anggaran daerah terbuang sia-sia hanya untuk mengejar target penyelesaian proyek fisik tanpa memperhatikan aspek fungsionalitasnya.
“Kami ingin setiap anggaran yang digunakan benar-benar dirasakan manfaatnya, bukan sekadar proyek fisik,”tegas Vitalis.
Ia berharap ke depan, Pemerintah Kabupaten Berau dapat segera memperbaiki sistem perencanaan dari hulu ke hilir.
Langkah ini sangat penting agar setiap pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan tidak menyisakan persoalan administratif maupun teknis di kemudian hari.
Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pembangunan daerah tetap terjaga. (Adv)
