BENUANTA – Di tengah tantangan keterbatasan anggaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Disdamkarmatan) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan bahwa dukungan dari pemerintah daerah terhadap sektor kebakaran tetap konsisten dan nyata. Kepala Disdamkarmatan Kukar, Fida Hurasani, menyampaikan bahwa meskipun alokasi dana belum sepenuhnya ideal, perhatian pemerintah tetap hadir dalam bentuk dukungan operasional yang berkelanjutan.
“Dukungan dari pemerintah daerah sebenarnya cukup besar, tapi kita juga harus realistis. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang luas, bukan hanya soal kebakaran. Ada pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya yang juga membutuhkan alokasi anggaran,” ujar Fida.
Ia menambahkan bahwa pihaknya memahami situasi fiskal yang dihadapi daerah. Meski anggaran belum mampu menjawab semua kebutuhan Damkar secara penuh, Disdamkarmatan tetap bisa menjalankan operasional dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia. “Kalau tidak ada perhatian pemerintah, kami tidak akan bisa sampai sejauh ini. Jadi, kami sangat menghargai apa yang sudah diberikan,” katanya.
Fida juga menyinggung rencana efisiensi anggaran yang akan diterapkan pada tahun 2025. Menurutnya, sebagai bagian dari instansi pemerintah, Disdamkarmatan harus bersikap adaptif terhadap kebijakan tersebut, tanpa mengurangi semangat dalam menjalankan tugas.
“Efisiensi anggaran bukan berarti kita menyerah. Ini adalah keputusan nasional, dan kami siap mengikuti arahnya. Yang penting, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menurun,” tegasnya.
Dalam menghadapi kondisi ini, Fida menekankan pentingnya sikap profesionalisme dari seluruh jajaran personel. Ia meminta seluruh anggota tetap fokus menjalankan tugas dengan maksimal meskipun fasilitas dan dana yang tersedia terbatas.
“Kepada seluruh anggota, saya selalu tekankan: jangan mengeluh. Kita tetap bekerja, tetap siaga, dan memberikan yang terbaik. Kita tidak perlu menuntut lebih, tapi harus mampu mengelola yang ada secara efisien,” ujarnya.
Fida juga menegaskan bahwa seluruh dana yang digunakan instansinya berasal dari pemerintah dan merupakan uang negara. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Tidak ada dana pribadi di sini. Semua murni dari negara, dan menjadi tanggung jawab kami untuk mengelolanya sebaik mungkin. Pemerintah sudah memberikan kepercayaan, tinggal bagaimana kita menjalankan tugas dengan amanah,” pungkasnya. (Mam/Adv/DiskominfoKukar)
