BENUANTA – Dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, membangun Posyandu Mawar 1 sebagai langkah nyata menjawab tantangan keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah padat penduduk tersebut. Pendirian posyandu ini menjadi bukti komitmen pemerintah kelurahan dalam memperkuat layanan dasar, terutama bagi ibu dan anak.
Selama ini, sebagian besar posyandu di Kelurahan Melayu beroperasi dengan meminjam ruang di rumah warga. Hal ini menyulitkan pengelolaan serta pengembangan layanan kesehatan secara optimal karena terbatasnya fasilitas dan ruang gerak. Lurah Melayu, Aditiya Rakhman, menekankan bahwa kelemahan tersebut telah lama menjadi perhatian serius pihaknya.
“Mayoritas posyandu kami masih menumpang di rumah warga. Itu sangat membatasi proses pengembangan karena tidak bisa dilakukan perbaikan struktur, renovasi, maupun penambahan fasilitas secara maksimal. Oleh karena itu, keberadaan bangunan permanen yang mandiri sangat penting,” ungkap Aditiya.
Tantangan terbesar dalam mewujudkan pembangunan Posyandu Mawar 1 adalah keterbatasan lahan. Kelurahan Melayu memiliki luas wilayah yang kecil dan tingkat kepadatan yang tinggi, sehingga sulit menemukan lahan kosong yang bisa digunakan untuk fasilitas umum. Namun, dengan upaya berkelanjutan dan koordinasi lintas instansi, akhirnya lahan yang strategis di samping RSUD A.M. Parikesit berhasil diamankan.
Lahan tersebut merupakan aset milik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan sebelumnya sebagian telah dihibahkan ke Lapas. Namun, berkat dukungan Sekretaris Daerah dan Bupati Kukar, izin penggunaan lahan yang tersisa berhasil diperoleh untuk pembangunan posyandu.
“Kami bersyukur telah mendapatkan izin resmi untuk membangun Posyandu Mawar 1. Ini menjadi langkah besar untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan dasar di kelurahan kami,” kata Aditiya.
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan akan dimulai pada tahun 2025, namun saat ini masih menunggu keluarnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Tantangan lain yang dihadapi adalah program efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, yang sedikit memperlambat proses realisasi pembangunan.
Meski begitu, Aditiya tetap optimistis pembangunan Posyandu Mawar 1 akan terlaksana sesuai target. Ia berharap posyandu ini dapat menjadi model bagi 11 posyandu lainnya yang masih belum memiliki bangunan sendiri.
“Contohnya, di wilayah Mawar 9 sudah ada posyandu mandiri setelah warga menghibahkan tanahnya tahun lalu. Ini memberi inspirasi bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bisa mempercepat kemajuan,” tambahnya.
Dengan berdirinya bangunan permanen untuk Posyandu Mawar 1, masyarakat Kelurahan Melayu diharapkan dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih memadai, nyaman, dan berkelanjutan.
“Ke depan, kami ingin seluruh posyandu di Kelurahan Melayu berdiri secara mandiri di atas lahan milik sendiri. Dengan demikian, pelayanan kesehatan bisa berjalan lebih maksimal dan tidak lagi bergantung pada rumah-rumah warga,” tutup Aditiya. (Mam/Adv/DiskominfoKukar)
