BENUANTA – Alokasi Dana Kampung (ADK) menjadi tumpuan penting dalam mendukung pembangunan desa di Berau. Namun pengelolaannya masih memerlukan pengawasan ketat dan keterlibatan banyak pihak agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa ADK semestinya menjadi motor penggerak pembangunan kampung yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak tinggal diam dalam mengawal penggunaannya.
“Masyarakat ini harus bisa jadi garda terdepan dalam mengawal penggunaan ADK. Jadi kami minta untuk bisa terlibat, kita sama-sama awasi penggunaannya,” ujar Dedy.
Tak hanya masyarakat, Dedy juga menyoroti peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), agar tidak melepas tanggung jawab pembinaan begitu saja. Menurutnya, pendampingan teknis dan pengawasan dari Pemkab sangat diperlukan agar aparatur kampung tidak keliru dalam mengelola dana publik.
“Transparansi dan keterlibatan atau partisipasi masyarakat memang penting, bahkan itu kuncinya. Tapi pengawasan dari pemerintah juga tidak kalah penting,” sambungnya.
Ia mengingatkan bahwa pengawasan ini bukan sekadar antisipasi, tetapi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan kampung yang bersih dan bertanggung jawab. Pengalaman sebelumnya, kata dia, sempat terjadi kasus penyalahgunaan ADK, yang menurutnya tidak boleh terulang.
“Karena sebelumnya kita sudah pernah ada contoh kasus, kejadian penyalahgunaan ADK. Tentu kita tidak mau hal serupa terjadi lagi, karena itu merupakan contoh buruk dari penggunaan anggaran masyarakat,” tegas Dedy. (Adv/DPRD Berau)
