BENUANTA – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, menyuarakan keprihatinan atas rendahnya serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Berau. Menurutnya, fenomena ini tak hanya soal teknis, tapi juga mencerminkan lemahnya komitmen dalam menjalankan roda pemerintahan yang berpihak pada masyarakat.
Setiap kali pembahasan dilakukan, Rudi menyebut OPD kerap mengajukan alasan yang berulang—mulai dari keterlambatan proses hingga kendala aturan. Padahal, DPRD telah menyelesaikan pembahasan anggaran tepat waktu.
“Anggaran yang sudah dialokasikan itu peruntukkannya jelas, dan output-nya untuk masyarakat,” kata Rudi. Ia menegaskan, saat dana daerah tak terserap, masyarakatlah yang paling merasakan dampaknya.
Rudi mengingatkan agar Pemkab Berau tidak menganggap rendahnya serapan anggaran sebagai hal yang wajar. Ia mendorong penerapan sistem penghargaan dan sanksi bagi OPD agar ada dorongan nyata untuk berubah.
“Yang serapan anggarannya optimal berhak dapat reward, sementara yang serapannya rendah harus dapat punishment,” ujarnya tegas.
Jika pola ini terus berulang, sisa anggaran yang tak digunakan atau dikenal sebagai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) akan terus membengkak. Rudi menilai, hal ini menunjukkan rendahnya disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Jangan sampai rendahnya serapan anggaran dimaklumi karena berbagai alasan,” tutupnya. (Adv/DPRD Berau)
