BENUANTA – Pemerintah Kabupaten Berau terus mendorong transformasi status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talisayan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat perbaikan mutu layanan dan pengelolaan mandiri fasilitas kesehatan di wilayah pesisir Berau.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, menyoroti kondisi fisik bangunan RSUD Talisayan yang dinilainya belum layak menunjang pelayanan kesehatan berkualitas. Ia menekankan, perhatian pemerintah tidak boleh hanya tertuju pada RSUD Abdul Rivai sebagai rumah sakit andalan, tetapi juga menyentuh fasilitas lain yang masih tertinggal.
“Kalau RSUD Abdul Rivai kan sudah dibangun gedung baru. RS Talisayan ini yang sekarang harus jadi pekerjaan penting bagi pemerintah,” ujar Rifai.
Rifai menegaskan, pemerintah perlu berhati-hati dalam mendorong operasional rumah sakit jika kondisi fisiknya belum mendukung. Ia menilai kelayakan bangunan menjadi syarat mutlak untuk menjamin keselamatan tenaga medis dan kenyamanan pasien.
“Mau dipaksakan untuk melayani masyarakat, tapi harus mempertimbangkan tenaga kesehatan atau tenaga medis. Termasuk berbagai fasilitas, sarana dan prasarana di rumah sakitnya,” tegasnya.
Hingga Oktober 2024, RSUD Talisayan masih berstatus akreditasi D—peringkat terendah dalam sistem akreditasi rumah sakit nasional. Karena itu, langkah konversi menjadi BLUD menjadi opsi strategis untuk memperbaiki performa layanan.
Pemkab Berau berharap, dengan menjadi BLUD, pengelolaan RSUD Talisayan akan lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan internal. Kewenangan penuh direktur rumah sakit dalam pengelolaan anggaran hingga rekrutmen tenaga medis memungkinkan peningkatan layanan yang lebih cepat dan terukur.
Rencana ini juga menyasar peningkatan jumlah dokter spesialis, perawat, dan tenaga penunjang lainnya yang akan dibiayai langsung dari anggaran rumah sakit. (Adv/DPRD Berau)
