Benuanta.id – Panitia Khusus (Pansus) untuk Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Samarinda tahun 2023 melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Kamis (25/4) untuk meninjau sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai APBD tahun 2023. Temuan mereka mengungkap beberapa kekhawatiran, termasuk proyek terowongan yang mangkrak dan area parkir yang tak memenuhi standar.
Terowongan Sultan Alimuddin Mangkrak
Kunjungan pertama Pansus adalah ke proyek besar kota, yaitu terowongan di Jalan Sultan Alimuddin. Meskipun sebagian besar pekerjaan sesuai dengan laporan Dinas PUPR, Pansus menemukan beberapa aspek yang tidak sesuai dengan harapan.
“Pekerjaan dari dua sisi belum selesai sepenuhnya, dan masih ada pekerjaan yang harus dilakukan sebelum terowongan dapat dioperasikan,” ujar Abdul Rahim, anggota Pansus LKPJ.
Pansus juga menyoroti kekhawatiran tentang rencana lanjutan proyek, terutama di sisi Jalan Kakap, di mana terdapat penyempitan jalan dan kemacetan.
“Kami akan memeriksa kembali dengan Pemkot dan PUPR untuk memastikan bahwa mereka memiliki rencana yang jelas untuk menyelesaikan proyek ini,” tambahnya.
Parkir SCP Tak Aman dan Transaksi Non-Tunai Diharapkan
Lebih lanjut, tim mengunjungi area parkir Samarinda Central Plaza (SCP). Di sana, mereka menemukan bahwa pengelolaan parkir belum memenuhi standar keamanan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Standar ini penting untuk kenyamanan dan keselamatan pengunjung,” ucap Abdul Rahim.
Pansus juga mendorong penggunaan transaksi non-tunai di area parkir untuk memastikan keakuratan retribusi yang diberikan ke pemerintah.
Kekhawatiran di Gor Segiri dan Teras Samarinda
Selanjutnya, tim menuju ke Gor Segiri, di mana proyek rehabilitasi sedang berlangsung dengan anggaran APBD yang signifikan. Abdul Rahim mengomentari bahwa meskipun proyek berjalan lancar, ada kekhawatiran tentang penurunan kapasitas, terutama dalam hal parkir.
“Kami berharap proyek ini dapat selesai sesuai jadwal,” katanya.
Akhirnya, Pansus mengunjungi Teras Samarinda. Di sana, mereka menemukan beberapa kekhawatiran. Pertama, proyek mungkin akan tertunda karena menunggu bahan baku dari China. Kedua, pemberdayaan UMKM terkesan minim, dengan hanya empat kios yang disiapkan oleh Pemkot Samarinda.
“Kami terkejut dengan jumlah kios yang terbatas untuk UMKM. Kami akan mengevaluasi ini lebih lanjut,” pungkas Abdul Rahim. (Tik/Ftr/Adv/DPRD Samarinda)
