Refleksi 68 Tahun Pengibaran Merah Putih di Kesultanan Bulungan
Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin terlihat hidmat mengikutiprosesi pengibaran bendera © Koleksi Poto Museum Kesultanan Bulungan
Sejarah mengenai integrasi Bulungan ke pangkuan NKRI lebih menekankan sisi perjuangan diplomasi ketimbang senjata, inilah yang membuat baik pihak Kerajaan Belanda maupun pihak NKRI tak mampu membaca ke arah mana dukungan Kesultanan Bulungan pasca kekalahan Jepang.

Tak terasa sebentar lagi kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, hari yang sakral untuk mengingat kembali sebuah peristiwa penting lahirnya sebuah bangsa dengan wilayah paling besar di seluruh Asia Tenggara. Bicara tentang 17Agustus, biasanya yang ada di benak anak muda jaman sekarang, perayaan kemerdekaan tidak lepas dari berbagai perlombaan dan hiburan rakyat. Tapi tahukah kita bahwa sebenarnya Bulungan atau dalam hal ini Kesultanan Bulungan juga punya andil besar dalam upaya menjaga, mendukung dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan sejak Agustus 1945, dan tentu saja tidak akan kawan-kawan dapati itu dalam buku teks pelajaran disekolah.

Sejarah nasional memang tidak memihak Bulungan, Anda tidak akan mendapat banyak referensi tentang Bulungan bila hanya mengandalkan hal tersebut, mengapa itu terjadi? Tak lain karena seputar peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia memang hanya menekankan peristiwa di pulau Jawa dan sebagian kecil di Sumatra, pulau Kalimantan dan lainnya hanya sedikit saja disinggung mengenai hal tersebut. Titik tekan mengenai peristiwa pertempuran baik pra dan pasca Proklamasi di suatu wilayah nampaknya sangat menentukan mengapa peristiwa-peristiwa tersebut akhirnya masuk menjadi bagian dari mata pelajaran sejarah mengenai seputar proklamsi kemerdekaan Republik Indonesia, jika dilihat dari kaca mata sejarah Bulungan, sekali lagi kita tak masuk dalam hitungan.

Sejarah mengenai integrasi dan dukungan Kesultanan Bulungan terhadap NKRI itu unik. Anda tidak akan menemukan peristiwa perebutan kekuasaan dan pertempuran berdarah antara pejuang dengan pemerintah kolonial Belanda dalam skala besar di Bulungan, khususnya sekitar wilayah Tanjung palas dan Tanjung Selor. Jika demikian lalu dimana letak heroismenya?

Sejarah mengenai integrasi Bulungan ke pangkuan NKRI lebih menekankan sisi perjuangan diplomasi ketimbang senjata, inilah yang membuat baik pihak Kerajaan Belanda maupun pihak NKRI tak mampu membaca ke arah mana dukungan Kesultanan Bulungan pasca kekalahan Jepang.

Sejarah memang mencatat hubungan Kerajaan Belanda dengan Kesultanan Bulungan nampaknya terbilang harmonis, bahkan pasca kekalahan Jepang setelah pasukan Sekutu mendarat di Tarakan, tak ada tanda-tanda di masyarakat khususnya di sekitar ibukota dan kota sekitarnya menolak kedatangan sekutu, bahkan oleh pemerintah Belanda, Sultan Bulungan Maulana Muhammad Djalaluddin II dianugrahi kehormatan sebagai Letnan Kolonel Tituler sebagai upaya memperpanjang kerjasama dan dukungan terhadap pendudukan pemerintah Belanda.

Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin II mengambil jalan tengah untuk menghindari korban dari pihak sipil, itulah sebabnya beliau menerima “separuh hati” penggabungan Kesultanan Bulungan dalam “Dewan Kesultanan” yang berintikan Kesultanan Kutai, Berau (Gunung Tabur dan Sambaliung), Swapraja Gaya Baru (Nieuw Stijk ZelfsBestuur) Pasir, dan Kesultanan Bulungan. Dewan Kesultanan sendiri diketuai oleh Sultan Kutai yang bernama Sultan Adji Mohammad Parikesit. Dewan Kesultanan merupakan perwujudan dari suatu daerah yang oleh Belanda diberi status satuan ketatanegaraan yang berdiri sendiri. Dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan sehari-hari, dewan kesultanan membentuk sebuah Bestuurs –college yang merupakan majelis pemerintahan yang diketuai oleh A. P. Sosronegoro, kemudian di ganti A.R. Afloes. Selain itu dibentuk pula sebuah badan perwakilan yang diberi nama Dewan Kalimantan Timur. Sebagai ketua mula-mula ditunjuk M.D Saad, seorang hoofdcommies di kantor residen. Residen Van Oost-Borneo bertindak sebagai penasihat. Federasi kalimantan timur dan dewan kalimantan timur dilantik oleh Gubernur jendral H. J Van Mook bulan september 1947. H. J Van Mook sendiri merupakan penggagas dari federasi Dewan Kesultanan tersebut, sebagai upaya menciptakan negara-negara boneka yang berada di bawah pengaruh pemerintah Kolonial Belanda.

Sultan ternyata sangat aktif menggalang dukungan terhadap Republik melalui serangkaian pertemuan secara rahasia yang dilakukan oleh utusan beliau Datuk Bendahara Paduka Raja kepada Sultan Gunung Tabur dan Sultan Sambaliung untuk mendukung penuh Republik Indonesia bersama rakyat Kesultanan Bulungan, lebih jauh dukungan secara terbuka diberikan oleh Kesultanan Bulungan terhadap Sutan Syahrir yang kala itu menjadi “Duta keliling” Republik Indonesia untuk menggalang dukungan menghadapi agresi Belanda terhadap Indonesia yang baru saja berdiri menjadi sebuah negara. Berita kemerdekaan Indonesia disambut antusias oleh Sultan dan segenap rakyat Kesultanan Bulungan, perasaan haru dan gembira tumpah ruah saat sangsaka merah putih dikibarkan di halaman istana Kesultanan Bulungan.

Peristiwa penting ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1949. Sebelumnya pada malam tanggal16 Agustus, Sultan dan Datuk Bendahara Paduka Raja langsung melakukan pemeriksaan pada tiang bendera yang akan digunakan pada acara pengibaran SangSaka Merah Putih pada esok harinya, Sultan khawatir kalau ada aksi sabotase dari pihak-pihak yang ingin mengacaukan acara tersebut. Tiang bendera yang menjadi bukti dan simbol kesetiaan rakyat Bulungan pada Republik Indonesia masih berdiri kokoh sampai hari ini. Sedangkan bendera Merah Putih yang dikibarkan merupakan bendera yang diberikan oleh Kumatsu petinggi Jepang yang juga mengabarkan kepada Sultan dan segenap rakyat Kesultanan Bulungan bahwa Bangsa Indonesia sudah merdeka dan memproklamirkan diri pada 17 Agustus 1945, sebelum ia dan pasukannya melarikan diri dari perburuan tentara Sekutu, nasib Kumatsu dan sisa pasukannya tak pernah diketahui lagi sejak itu.

Pada tanggal17 Agustus 1949, pukul 07.00 WITA, Sultan Muhammad Djalaluddin sendirilah yang memimpin upacara penggerekan Bendera merah-putih pertama kalinya di halaman istana kerajaan. Bertindak sebagai penaik bendera merah putih pada saat itu adalah Pejabat Kiai (Asisten Wedana) di Tanjung Palas, P. J. Pelupessi, sahabat Sultan Djalaluddin. Sebagai tamu undangan turut juga

hadir Controleur NICA di Tanjung Selor yaitu J.H.D. Linhoud. Pejabat pemerintah Belanda sengaja diundang untuk menghadiri pengibaran sang Merah Putih, pun demikian ketika permintaan NICA bahwa bendera merah putih yang sudah beberapa hari dikibarkan untuk diturunkan, permintaan itu ditolak oleh Kesultanan Bulungan. Mengapa pejabat Belanda seperti tak berkutik? Ternyata alasannya sederhana, Sultan Bulungan saat itu mendapat anugrah sebagai Letnan Kolonel Tituler,- yang pengangkatannya disahkan dengan dihadiri pejabat Militer baik oleh Angkatan Darat dan Laut Belanda,- merupakan pangkat pejabat tertinggi dilingkungan pemerintah Belanda yang belum ada yang menandinginya di wilayah Kesultanan Bulungan saat itu, senjata makan tuan, NICA dibuat gigit jari.

Pada tanggal 27 Desember 1949 pihak Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Sikap Sultan dan segenap rakyat Kesultanan Bulungan menjadi bukti kecintaan mereka terhadap Republik Indonesia, yang menarik peristiwa ini terjadi justru setahun sebelum Dewan Kesultanan dibubarkan secara resmi pada 19 Maret 1950, itu artinya jauh sebelumnya Dewan Kesultanan sebenarnya sudah tidak lagi memiliki pengaruh di Bulungan.

Di KotaTarakan terjadi juga penyerahan kekuasaan dari NICA yang yang waktu itu dipegang oleh Commandeerend Officer Vnd, J. D. Emeis Gress Majoor Inf., kepada Wedana Tarakan Haji Abdoellah Gelar Aji Amarsetia. Tarakan pada saat itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Bulungan yang memutuskan bergabung dengan Republik Indonesia. Bung Hatta selaku Wakil Presiden Republik Indonesia saat berkunjung Tarakan tahun 1950 menyatakan penghargaannya atas perjuangan rakyat Kesultanan Bulungan. Dari delegasi Republik Indonesia, kunjungan diwakili oleh Residen Madju Urang dari Samarinda melakukan kunjungan ke Istana Kesultanan Bulungan, Darul Aman pada tahun tersebut.

Peristiwa ini sendiri digambarkan dengan baik dalam sebuah memorie yang ditulis mengenai kondisi pada saat itu: De anti Nederlandse geest breidde ini de voornaamstegebieden van dit gewest zicht zoodaning uit, dat hetbestuur ijverde voor deinvoering van corlog …, de verkiezing van afgvaardigden voor ee Boerneoconferentie word een totale mislukking on kregan de enkele gekezenafgevaardigden Als mandaat mede de aansluiting hij de republik. (Semangat anti Belanda telah tersebar luas di daerah ini, sehingga pemerintah berusaha untuk memberlakukan dalam keadaan perang …, Pemilihan utusan ke konfrensi pembentukan negara kalimantan gagal total, karena beberapa utusan yang terpilih memperoleh mandat pengabungan dengan Republik).

Mengapa dalam judul ini saya menulis refleksi 68 tahun bukan 72 tahun, itu tak lain untuk mengingat sekali lagi bahwa ada sebuah peristiwa penting nan bersejarah di tahun 1949, segenap rakyat Kesultanan Bulungan mengakui NKRI sebagai bentuk final yang tak terbantahkan, walaupun dikemudian hari, ada hal yang harus dibayar mahal oleh masyarakat Kesultanan Bulungan, diantaranya peristiwa 1964 yang juga memakan korban tokoh-tokoh yang mendukung NKRI, sebuah ironi sejarah bahwa pendukung NKRI ini dicap sebagai pelaku Suversif oleh bangsa sendiri walaupun tak pernah terbukti hingga hari ini.  namun janji tetaplah janji, janji yang sudah diikrarkan pada 17 Agustus 1949, sampai hari ini masih kami pegang teguh, bahwa masyarakat Kesultanan Bulungan atau kalimantan Utara dewasa ini tak pernah sekalipun berpaling dari NKRI.


Ditulis oleh: Muhammad Zee Zarkasy (co-founder Benuanta.id)

Pilih Bangga Bangga 100%
Pilih Sedih Sedih 0%
Pilih Senang Senang 0%
Pilih Tak Peduli Tak Peduli 0%
Pilih Terinspirasi Terinspirasi 0%
Pilih Terpukau Terpukau 0%

Bagaimana menurutmu kawan?

Berikan komentarmu